Friday, August 10, 2007
| Saatnya Perguruan Tinggi Berbenah JAKARTA—Belum lagi tuntas persoalan standardisasi pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan pro-kontra ujian akhir nasional, dunia pendidikan harus menghadapi persoalan yang lebih serius menyangkut globalisasi pendidikan. Kebijakan membawa pendidikan Indonesia masuk ke dalam perjanjian perdagangan, GATS, tak urung mengundang pro-kontra yang cukup luas. Forum Rektor Indonesia, misalnya, menolak pendidikan dijadikan sebagai salah satu komoditas dan dipasarbebaskan. Sementara itu, sikap Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sendiri masih belum jelas. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo tidak tegas menolak globalisasi pendidikan, tetapi di sisi lain dia juga menyatakan akan melindungi kepentingan lokal. Departemen Perdagangan melalui Dirjen Kerja Sama Industri dan Perdagangan (KIPI) Departemen Perdagangan Pos M. Hutabarat menyatakan pihaknya bisa membatalkan perundingan soal pendidikan di GATS bila ada permintaan resmi dari Depdiknas. Melihat perkembangan yang terjadi dalam pembahasan globalisasi pendidikan tersebut, tampaknya dunia pendidikan di Indonesia memang harus bersiap-siap untuk menghadapi globalisasi di bidang ini. Cepat atau lambat globalisasi memang akan diterapkan di Indonesia, bagaimana pun mekanismenya dan apa pun risiko yang akan dihadapi pelaku pendidikan di Indonesia. Menilik kondisi pendidikan di Indonesia, tanpa adanya isu globalisasi pendidikan pun sebenarnya sudah harus ada penanganan yang lebih serius, baik menyangkut regulasi maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dalam hal pemerataan, misalnya, sebagian besar perguruan tinggi berada di Pulau Jawa. Bukan hanya perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta. Di Jakarta saja, misalnya, bisa digambarkan di setiap blok jalan raya selalu ada papan nama sebuah perguruan tinggi dengan berbagai jenis program studi. Di daerah-daerah lainnya, belum tentu sebuah provinsi memiliki perguruan tinggi yang mempunyai kualitas cukup. Kalau hanya melihat kondisi perguruan tinggi di Jakarta saja sebagai tolak ukur menentukan kebijakan globalisasi pendidikan, jelas bukan keputusan yang tepat mengingat masih banyak persoalan pendidikan yang harus dihadapi di berbagai daerah. Merugi Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro mengungkapkan globalisasi pendidikan sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi harus disikapi dengan benar. Ia mengungkapkan belum tentu lembaga pendidikan asing langsung membuka kelasnya di Indonesia bila globalisasi pendidikan diberlakukan. Ia berpendapat bila perguruan tinggi asing yang benar-benar berkualitas masuk ke Indonesia justru akan menangguk rugi. Ia mengambil contoh di Malaysia saja biaya pendidikannya mencapai Rp 60 juta. Kalau masuk ke Indonesia, adakah orang Indonesia yang mau menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi itu bila harus membayar semahal itu? ìNah kalau PT di Malaysia masuk ke Indonesia, orang Indonesia disuruh bayar 60 juta, nggak ada yang masuk. Jadi kalau perguruan tinggi asing yang berkualitas masuk ke Indonesia justru akan rugi,” katanya. Hal ini, menurut Wardiman, berbeda dengan anak-anak orang kaya yang dikirim ke luar negeri untuk kuliah. Anak-anak ini datang ke perguruang tinggi negeri di luar negeri datang satu per satu dan tidak diorganisasi sehingga perlakuannya beda bila sebuah perguruan tinggi dibuka di Indonesia. Ia menyebut, untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi paling tidak harus dibutuhkan mahasiswa sampai 400 orang. Tentu saja memerlukan biaya yang tidak murah, katanya. Ditanya tanggapannya tentang sikap Forum Rektor, ia mengatakan, sebenarnya kalau yang dikhawatirkan adalah perguruan tinggi asing yang berkualitas masuk ke Indonesia, perguruan tinggi negeri di Indonesia tidak akan kalah. Di Universitas Indonesia, misalnya, biaya pendidikan paling banter Rp 10 juta, di Trisakti Rp 15 juta. Bagaimana halnya kalau Monash University yang buka cabang di Indonesia dengan SPP Rp 60 juta, sudah pasti mereka akan kekurangan mahasiswa. Wardiman justru mengungkapkan kembali kebijakan link and match yang pernah diterapkannya ketika masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia menyebut kebijakan link and match berarti pendidikan tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus bekerja sama dengan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan dunia pendidikan bisa tertampung dalam dunia kerja. “Globalisasi itu kan demikian, globalisasi itu adalah persaingan yang keras di mana dunia kerja berubah dengan cepat dan bersaing. Jadi perguruan tinggi yang menghasilkan ribuan tenaga kerja harus siap dengan globalisasi, dengan memperhatikan prinsip link and match itu. Bagaimana dia bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan globalisasi, dan itu tidak gampang,” katanya. Ia menambahkan perlunya penyesuaian kurikulum, peningkatan mutu karena dalam globalisasi itu kan persaingan mutu. Kalau insinyur perguruan tinggi Indonesia kualitasnya lebih rendah dari insinyur Malaysia, ya tidak akan bisa bersaing. Wardiman mengungkapkan pendidikan memiliki lima rantai, yaitu gedung, buku, kurikulum, guru, dan anggaran. Kelima komponen itu harus berjalan, saling terkait. Jadi pendidikan kita itu masih anak tiri, sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain, katanya. Merger Pernyataan Wardiman soal tidak perlu dikhawatirkannya globalisasi pendidikan, bisa jadi ada benarnya juga. Dalam hal pembiayaan, bisa dipastikan perguruan tinggi di Indonesia akan menang bersaing dengan perguruan tinggi asing yang akan dibuka di Indonesia bila globalisasi pendidikan diberlakukan. Lain soal bila orang-orang kaya di Indonesia memilih mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengejar kualitas dibanding sekadar biaya murah untuk menyekolahkan anaknya. Sebut saja Sekolah Pelita Harapan yang mematok biaya pendidikan jauh lebih tinggi dibanding sekolah-sekolah umumnya yang ada di Indonesia. Sekolah Pelita Harapan pun tidak sendirian, masih banyak sekolah bertaraf internasional yang diminati masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang hanya sekadar papan nama semata. Sebutlah kasus banyaknya Perguruan Tinggi Swasta di Bandung yang terancam gulung tikar karena kekurangan mahasiswa. Bukan hanya di Bandung, sejumlah perguruan tinggi negeri di daerah pun kekurangan anak didik karena berbagai faktor. Ada yang disebabkan kualitas pendidikan di PTS yang tidak memadai, ada pula yang disebabkan biaya pendidikan yang cukup mahal sehingga tidak memungkinkan anak-anak lulusan sekolah menengah melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menyoal kualitas PTS yang belum memungkinkan untuk menghadapi globalisasi pendidikan, ada baiknya becermin pada langkah yang dilakukan universitas di Inggris yang memilih melakukan merger demi mengejar kualitas yang lebih baik. Dua universitas ternama tersebut adalah University College London dan Imperial College. Dua perguruan tinggi itu dilakukan guna meningkatkan kualitas lulusannya. Seperti diketahui, Imperial College yang didirikan pada 1907 sangat disegani dalam percaturan pendidikan internasional karena memiliki kredibilitas di bidang sains dan teknologi, sementara University College London yang lebih tua usianya—berdiri 1826—juga memiliki kredibilitas yang yang cukup tinggi. Langkah merger demi meningkatkan kualitas lulusan itu tampaknya harus menjadi pelajaran berharga bagi perguruan tinggi di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah perguruan tinggi di Indonesia dapat berdiri tanpa mampu menjamin kualitas lulusannya. Tidak jarang sebuah perguruan tinggi memasang nama besar bergelar profesor, doktor, dan sebagainya, tetapi sekalipun nama-nama itu tidak pernah memberikan kuliahnya di perguruan tinggi itu. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain yang sangat minim. Sebuah perguruan tinggi tanpa laboratorium, lembaga penelitian, dan lain sebagainya. Berkaca dari kondisi perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti itu, tampaknya globalisasi pendidikan memang harus menjadi titik pijak bagi pelaku pendidikan di Indonesia untuk membenahi diri dan mulai menjadikan anak didik sebagai subjek dan bukan objek untuk memperkaya diri. Bagaimana pun, sudah saatnya perguruan tinggi di Indonesia membenahi diri dalam rangka berkontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (***) |
posted by Mastok at 7:25 AM
