Friday, August 24, 2007
Pedoman PKM 2007
Monday, August 20, 2007
Proposal PKM
| GOES TO PIMNAS 2008 Dikti mengundang mahasiswa Polines untuk menyusun Proposal PKM (Program Kreativitas Mahasiswa). Proposal dikumpulkan di Kemahasiswaan Polines paling lambat 3 Oktober 2007. Silahkan klik disini PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL PKM Read more! |
Friday, August 10, 2007
| PENGEMBANGAN KEMITRAAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN TRANSFER TEKNOLOGI MELALUI FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI UNIVERSITAS SEMARANG - PEMDA - DUDI - LSM / AP FKK (Forum Komunikasi dan Konsultasi) – USM (Universitas Semarang) dideklarasikan pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Auditorium Ir. Widjatmoko Universitas Semarang, Jl. Arteri Soekarno – Hatta Semarang. FKK – USM merupakan forum yang difasilitasi oleh DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi). Forum ini merupakan fasilitator antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dunia Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi Profesi yang bergabung dalam komunitas FKK. FKK USM – Stakeholders adalah wadah untuk saling bertukar informasi, berbagi pengalaman dan mendiskusikan tentang segala hal yang menjadi kompetensi Universitas Semarang (USM) dan pemangku kepentingan atau mitra (stakeholders) dan antar stakeholders. Tujuan yang diharapkan melalui FKK, antara lain: 1. Terciptanya komunikasi dan konsultasi antara USM dengan stakeholders dan antar stakeholders tentang berbagai aspek yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. 2. Terciptanya sinergi antara USM dengan stakeholders dan antar stakeholders dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM, antara lain dalam pengembangan program penyiapan insan intelektual yang berkualitas. 3. Terwujudnya kerjasama yang lebih baik antara USM dengan stakeholders dan antar stakeholders dalam pengembangan riset dan teknologi. 4. Terwujudnya link and match antara kebutuhan USM, DUDI, PEMDA dan LSM/AP, termasuk transfer teknologi antar stakeholders. 5. Terwujudnya sistem informasi untuk kepentingan seluruh stakeholders. Program Kerja FKK, ada diberbagai bidang, diantaranya: 1. Peningkatan Kualitas SDM dan Transfer Teknologi diantara anggota. 2. Pengembangan kapasitas FKK. 3. Konsolidasi dan sosialisasi FKK. 4. Peningkatan kerjasama diberbagai bidang diantara anggota FKK. Melalui FKK ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha Dunia Industri, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi Profesi terutama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transfer teknologi. Read more! |
| Politeknik Manufaktur ASTRA Bersama Astra Cerdaskan Bangsa Lahir dari keinginan untuk membantu mencerdaskan bangsa, Astra dalam hal ini melalui Federal Motor yang saat ini dikenal dengan PT. Astra Honda Motor, mendirikan suatu lembaga pendidikan berjenjang diploma. Akademi Teknik Federal kemudian berdiri pada bulan Agustus 1995. Lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan industri, khususnya menyediakan tenaga ahli di bidang teknik tingkat menengah. Empat tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1999 berdasarkan surat keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi No. 377/ DIKTI/ Kep/ 1999, Akademi Teknik Federal berubah nama menjadi Politeknik Manufaktur Astra (Polman Astra) yang bernaung di bawah bendera PT Astra Internasional, Tbk. Sebagai arah dan tujuan proses pendidikannya, Polman Astra mencanangkan visi untuk menjadi politeknik terbaik di Indonesia pada tahun 2012. Demi tercapainya visi tersebut Polman Astra menerapkan strategi "Polman's 3-W", yaitu Winning Concept, Winning System, dan Winning Team. Sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan system Link & Match, Polman Astra membentuk suatu Industrial Commitee dan Faculty Member (staf pengajar) terdiri dari praktisi industri Astra Group dan non Astra. Dua fungsi tersebut akan membantu Polman Astra untuk mengakomodasi masukan mengenai perkembangan dan tuntutan industri yang sedang berkembang saat ini. Selain itu, Polman Astra juga menyelenggarakan program On the Job Training di dunia industri bagi mahasiswa tingkat akhir. Untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang saat ini, Polman Astra memiliki 5 program studi, yaitu Program Studi Pembuatan Peralatan dan Perkakas Produksi, Program Studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur dengan konsentrasi Teknik Produksi, Teknik Proses Manufaktur dan Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan, Program Studi Manajemen Informasi, Program Studi Teknik Otomotif dengan konsentrasi Kendaraan Ringan Roda 4 dan Alat Berat, serta Program Studi Mekatronika. Khusus untuk Konsentrasi Alat Berat dan Teknologi Hasil Perkebunan didirikan sebagai suatu bentuk jawaban dari Polman Astra untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai tuntuan industri di Indonesia. Bagi mahasiswa dengan prestasi menonjol, Polman Astra menyediakan program beasiswa. Beberapa diantaranya adalah beasiswa dari TPSDP (Technological and Proffesional Skills Development Sector Project), Yayasan Ijari (Yayasan Indonesia Belajar Mandiri) dan Kopertis. Selain itu, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional saat ini Polman Astra turut serta mempersiapkan tenaga guru bagi Sekolah Menengah Kejuruan Nasional khususnya bidang Teknik Otomotif serta Teknik Produksi dan Proses Manufaktur. Lulusan program ini diharapkan menjadi tenaga pengajar yang profesional untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Proses pembelajaran di Polman Astra memiliki komposisi 30% teori serta 70% praktek. Berbagai fasilitas laboratorium disediakan sesuai dengan program studi yang ada termasuk juga perpustakaan dengan koleksi buku yang mendukung proses pengajaran teori. Untuk memacu kreativitas mahasiswa, Polman Astra mendorong mahasiswa untuk berani berkompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi terbaru dari mahasiswa Polman Astra adalah masuknya tim robot mahasiswa dari jurusan Mekatronik dalam 5 besar kompetisi robot di ITB. Sebelumnya 1 orang mahasiswa jurusan Teknik Produksi dan Proses Manufaktur mewakili Indonesia dalam Asean Skill Competition bidang CADD di Brunei Darrusalam. Sebagai hasil proses pendidikan yang telah diselenggarakan Polman Astra, 55% lulusan telah bekerja di Astra Group, 30% bekerja di perusahaan non Astra dan 15% sisanya melakukan wirausaha yang juga diberikan dalam proses pembelajaran. Jadi, untuk proses pembelajaran berbasis industri Politeknik Manufaktur Astra adalah satu pilihan yang tepat. Polman Astra menjawab tantangan dan perkembangan industri terkini. (*/ CRL) Read more! |
| Saatnya Perguruan Tinggi Berbenah JAKARTA—Belum lagi tuntas persoalan standardisasi pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan pro-kontra ujian akhir nasional, dunia pendidikan harus menghadapi persoalan yang lebih serius menyangkut globalisasi pendidikan. Kebijakan membawa pendidikan Indonesia masuk ke dalam perjanjian perdagangan, GATS, tak urung mengundang pro-kontra yang cukup luas. Forum Rektor Indonesia, misalnya, menolak pendidikan dijadikan sebagai salah satu komoditas dan dipasarbebaskan. Sementara itu, sikap Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sendiri masih belum jelas. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo tidak tegas menolak globalisasi pendidikan, tetapi di sisi lain dia juga menyatakan akan melindungi kepentingan lokal. Departemen Perdagangan melalui Dirjen Kerja Sama Industri dan Perdagangan (KIPI) Departemen Perdagangan Pos M. Hutabarat menyatakan pihaknya bisa membatalkan perundingan soal pendidikan di GATS bila ada permintaan resmi dari Depdiknas. Melihat perkembangan yang terjadi dalam pembahasan globalisasi pendidikan tersebut, tampaknya dunia pendidikan di Indonesia memang harus bersiap-siap untuk menghadapi globalisasi di bidang ini. Cepat atau lambat globalisasi memang akan diterapkan di Indonesia, bagaimana pun mekanismenya dan apa pun risiko yang akan dihadapi pelaku pendidikan di Indonesia. Menilik kondisi pendidikan di Indonesia, tanpa adanya isu globalisasi pendidikan pun sebenarnya sudah harus ada penanganan yang lebih serius, baik menyangkut regulasi maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dalam hal pemerataan, misalnya, sebagian besar perguruan tinggi berada di Pulau Jawa. Bukan hanya perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta. Di Jakarta saja, misalnya, bisa digambarkan di setiap blok jalan raya selalu ada papan nama sebuah perguruan tinggi dengan berbagai jenis program studi. Di daerah-daerah lainnya, belum tentu sebuah provinsi memiliki perguruan tinggi yang mempunyai kualitas cukup. Kalau hanya melihat kondisi perguruan tinggi di Jakarta saja sebagai tolak ukur menentukan kebijakan globalisasi pendidikan, jelas bukan keputusan yang tepat mengingat masih banyak persoalan pendidikan yang harus dihadapi di berbagai daerah. Merugi Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro mengungkapkan globalisasi pendidikan sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi harus disikapi dengan benar. Ia mengungkapkan belum tentu lembaga pendidikan asing langsung membuka kelasnya di Indonesia bila globalisasi pendidikan diberlakukan. Ia berpendapat bila perguruan tinggi asing yang benar-benar berkualitas masuk ke Indonesia justru akan menangguk rugi. Ia mengambil contoh di Malaysia saja biaya pendidikannya mencapai Rp 60 juta. Kalau masuk ke Indonesia, adakah orang Indonesia yang mau menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi itu bila harus membayar semahal itu? ìNah kalau PT di Malaysia masuk ke Indonesia, orang Indonesia disuruh bayar 60 juta, nggak ada yang masuk. Jadi kalau perguruan tinggi asing yang berkualitas masuk ke Indonesia justru akan rugi,” katanya. Hal ini, menurut Wardiman, berbeda dengan anak-anak orang kaya yang dikirim ke luar negeri untuk kuliah. Anak-anak ini datang ke perguruang tinggi negeri di luar negeri datang satu per satu dan tidak diorganisasi sehingga perlakuannya beda bila sebuah perguruan tinggi dibuka di Indonesia. Ia menyebut, untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi paling tidak harus dibutuhkan mahasiswa sampai 400 orang. Tentu saja memerlukan biaya yang tidak murah, katanya. Ditanya tanggapannya tentang sikap Forum Rektor, ia mengatakan, sebenarnya kalau yang dikhawatirkan adalah perguruan tinggi asing yang berkualitas masuk ke Indonesia, perguruan tinggi negeri di Indonesia tidak akan kalah. Di Universitas Indonesia, misalnya, biaya pendidikan paling banter Rp 10 juta, di Trisakti Rp 15 juta. Bagaimana halnya kalau Monash University yang buka cabang di Indonesia dengan SPP Rp 60 juta, sudah pasti mereka akan kekurangan mahasiswa. Wardiman justru mengungkapkan kembali kebijakan link and match yang pernah diterapkannya ketika masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia menyebut kebijakan link and match berarti pendidikan tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus bekerja sama dengan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan dunia pendidikan bisa tertampung dalam dunia kerja. “Globalisasi itu kan demikian, globalisasi itu adalah persaingan yang keras di mana dunia kerja berubah dengan cepat dan bersaing. Jadi perguruan tinggi yang menghasilkan ribuan tenaga kerja harus siap dengan globalisasi, dengan memperhatikan prinsip link and match itu. Bagaimana dia bisa menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan globalisasi, dan itu tidak gampang,” katanya. Ia menambahkan perlunya penyesuaian kurikulum, peningkatan mutu karena dalam globalisasi itu kan persaingan mutu. Kalau insinyur perguruan tinggi Indonesia kualitasnya lebih rendah dari insinyur Malaysia, ya tidak akan bisa bersaing. Wardiman mengungkapkan pendidikan memiliki lima rantai, yaitu gedung, buku, kurikulum, guru, dan anggaran. Kelima komponen itu harus berjalan, saling terkait. Jadi pendidikan kita itu masih anak tiri, sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain, katanya. Merger Pernyataan Wardiman soal tidak perlu dikhawatirkannya globalisasi pendidikan, bisa jadi ada benarnya juga. Dalam hal pembiayaan, bisa dipastikan perguruan tinggi di Indonesia akan menang bersaing dengan perguruan tinggi asing yang akan dibuka di Indonesia bila globalisasi pendidikan diberlakukan. Lain soal bila orang-orang kaya di Indonesia memilih mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengejar kualitas dibanding sekadar biaya murah untuk menyekolahkan anaknya. Sebut saja Sekolah Pelita Harapan yang mematok biaya pendidikan jauh lebih tinggi dibanding sekolah-sekolah umumnya yang ada di Indonesia. Sekolah Pelita Harapan pun tidak sendirian, masih banyak sekolah bertaraf internasional yang diminati masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang hanya sekadar papan nama semata. Sebutlah kasus banyaknya Perguruan Tinggi Swasta di Bandung yang terancam gulung tikar karena kekurangan mahasiswa. Bukan hanya di Bandung, sejumlah perguruan tinggi negeri di daerah pun kekurangan anak didik karena berbagai faktor. Ada yang disebabkan kualitas pendidikan di PTS yang tidak memadai, ada pula yang disebabkan biaya pendidikan yang cukup mahal sehingga tidak memungkinkan anak-anak lulusan sekolah menengah melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menyoal kualitas PTS yang belum memungkinkan untuk menghadapi globalisasi pendidikan, ada baiknya becermin pada langkah yang dilakukan universitas di Inggris yang memilih melakukan merger demi mengejar kualitas yang lebih baik. Dua universitas ternama tersebut adalah University College London dan Imperial College. Dua perguruan tinggi itu dilakukan guna meningkatkan kualitas lulusannya. Seperti diketahui, Imperial College yang didirikan pada 1907 sangat disegani dalam percaturan pendidikan internasional karena memiliki kredibilitas di bidang sains dan teknologi, sementara University College London yang lebih tua usianya—berdiri 1826—juga memiliki kredibilitas yang yang cukup tinggi. Langkah merger demi meningkatkan kualitas lulusan itu tampaknya harus menjadi pelajaran berharga bagi perguruan tinggi di Indonesia. Bagaimana mungkin sebuah perguruan tinggi di Indonesia dapat berdiri tanpa mampu menjamin kualitas lulusannya. Tidak jarang sebuah perguruan tinggi memasang nama besar bergelar profesor, doktor, dan sebagainya, tetapi sekalipun nama-nama itu tidak pernah memberikan kuliahnya di perguruan tinggi itu. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain yang sangat minim. Sebuah perguruan tinggi tanpa laboratorium, lembaga penelitian, dan lain sebagainya. Berkaca dari kondisi perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti itu, tampaknya globalisasi pendidikan memang harus menjadi titik pijak bagi pelaku pendidikan di Indonesia untuk membenahi diri dan mulai menjadikan anak didik sebagai subjek dan bukan objek untuk memperkaya diri. Bagaimana pun, sudah saatnya perguruan tinggi di Indonesia membenahi diri dalam rangka berkontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (***) Read more! |
| MOU dan SEMINAR IM2 Cyber Campus Connectivity to Global Community Acara dibuka secara resmi oleh Presiden Director PT. Indosat IM2, Ir. Indar Armanto, MSc. Setelah itu pemutaran video corporate oleh IM2 dan intel. Selanjutnya secara berturut-turut presentasi dari IM2, intel, universitas Multimedia Nusantara, Universitas Trisakti, Universitas Gunadarma,MIK dan terakhir presentasi dari Apple. Menyusul kemudian demo e-learning 3,5 G+Hotspot. Dalam kesempatan memberikan presentasi, Rektor mengatakan, sebagai universitas berbasis IT, Universitas Gunadarma telah lama memanfaatkan teknologi komunikasi ini sebagai kebutuhan kampus. “Sekitar tahun 1980, kami mulai membangun infrastruktur untuk kebutuhan teknologi ini. Bahkan hingga saat ini, kami terus berbenah diri untuk semakin meningkatkan kebutuhan tersebut,” ujar Rektor. Ditambahkan Rektor, dengan lokasi kampus yang berbeda dan saling berjauhan, diperlukan adanya koneksi yang cepat. Karena itu saat ini telah tersedia kurang lebih 22 titik hotspot yang terdapat di seluruh area kampus,meliputi kampus depok, Kelapa Dua, TB Simatupang, Salemba, Kenari dan Kalimalang. Selain itu, kata Rektor, keberadaaan Cyber Campus juga sudah lama diterapkan di Universitas Gunadarma. Lebih-lebih setelah adanya peningkatan kapasitas broadband dari semula 2 mbps menjadi 16 mbps. Dengan kapasitas ini dimungkinkan seluruh sivitas akademika universitas dapat memanfaatkannya secara luas. Bahkan untuk kebutuhan internet saat ini telah disediakan secara gratis di dalam lingkungan kampus. “Meski demikian, saat ini kami masih terus berusaha meningkatkan pengembangan teknologi dan penambahan infrastruktur baru demi tercapainya tujuan UG sebagai universitas yang Go International,” ujar Rektor. Selesai presentasi dilanjutkan penayangan video tentang demo e-learning 3,5G+Hotspot yang dibawakan oleh tim dari Indosat IM2. Sebelum acara berkahir, dilakukan penandatanganan naskah kerjasama (MOU) antara Universitas Gunadarma dengan Indosat IM2 dan Partners untuk pemanfaatan teknologi 3,5G Indosat IM2 dengan layanan Internet Broadband tercepat saat ini hingga 3,6Mbps. Read more! |
Gunadarma
| Seminar Membangun Sinergi Antara Perguruan Tinggi dengan Industri Dalam Menghadapi Tantangan Global Sebagai bentuk reaktualisasi konsep "link and match", Program Studi Teknik Industri Universitas Gunadarma menyelenggarakan Seminar dengan tema "Membangun Sinergi antara Perguruan Tinggi dengan Industri dalam Menghadapi Tantangan Global" pada tanggal 05 Juli 2007. Seminar- yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Kali Malang tersebut, menghadirkan praktisi, akademisi, dan alumni. Narasumber dari pihak akademisi adalah Dr.Ir. Sudaryanto, MSc selaku Ketua Jurusan Teknik Industri), sedangkan narasumber dai pihak industri adalah Ir. Taufik Darwis, MKom- Senior Manager PT IFS Solution Indonesia, Dean Novel, SE., MM dari Himpunan Pengusaha Kecil Indonesia, dan Tiur Rodiala, ST yang sekaligus sebagai alumnus Universitas Gunadarma. Menurut Ketua Pelaksana- Ir Asep M. Noor, MT, Tujuan utama seminar ini adalah menjalin komunikasi antara perguruan tinggi dengan industri dalam rangka membangun jaringan kerjasama sehingga terjalin sinergi. Selain dosen dan mahasiswa, peserta seminar juga dari kalangan praktisi atau industri, yang tercatat sebanyak 19 wakil perusahaan. Read more! |
PROFIL PENGELOLAAN INSTITUSI
| Tuesday, 19 June 2007 PROFIL: Pengelolaan Institusi BAN-PT A. Kepemimpinan Pengelolaan BAN-PT secara keseluruhan, termasuk pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program kegiatannya, diselenggarakan oleh Majelis BAN-PT yang beranggotakan 20 orang, dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Segala kebijaksanaan, keputusan, dan rancangan kegiatan BAN-PT ditetapkan melalui kesepakatan dalam Sidang Paripurna Majelis BAN-PT. Ketua dan Sekretaris BAN-PT mengkoordinasikan dan memimpin sidang paripuran BAN-PT. Sidang paripurna Majelis BAN-PT dilaksanakan terutama untuk merumuskan kebijakan mengenai program yang akan dilakukan oleh BAN-PT, mengidentifikasi, membahas dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan akreditasi nasional perguruan tinggi, dan memutuskan hasil akreditasi. Dalam menyiapkan draft rumusan konsep, gagasan, kebijakan, dan keputusan-keputusan, Pimpinan Majelis BAN-PT dibantu oleh beberapa orang staf ahli dan dan beberapa kelompok kerja khusus (ad-hoc). Kelompok kerja khusus itu terdiri atas beberapa orang anggota Majelis BAN-PT, anggota staf ahli terkait, dan pakar tertentu yang ditunjuk Ketua BAN-PT atas kesepakatan Sidang Paripurna BAN-PT. Dalam kegiatan ketatausahaan pimpinan BAN-PT dibantu oleh seorang kepala sekretariat dengan 20 orang karyawan. Sampai saat ini pembiayaan seluruh kegiatan BAN-PT sebagian besar disediakan melalui Proyek/Bagian Proyek di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mulai tahun 2002 penyediaan dana tersebut dilakukan melalui Bagian Proyek Akreditasi Lembaga Pendidikan Tinggi, sedangkan untuk membantu penyelenggaraan akreditasi, sejak tahun 2000 sebagian dana itu diperoleh dari perguruan tinggi yang diakreditasi. Untuk melaksanakan penilaian/akreditasi, pimpinan Majelis BAN-PT dibantu oleh pakar sejawat yang disebut asesor, sesuai dengan program studi yang diakreditasi, berjumlah sekitar 600 orang, ditunjuk oleh Ketua BAN-PT atas kesepakatan Sidang Paripurna BAN-PT. Pakar sejawat/asesor itu bekerja dalam kelompok. Kelompok asesor itu merekomendasikan hasil penilaiannya untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna BAN-PT. Ketua dan Sekretaris BAN-PT bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional dan kepada publik, serta melakukan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional yang terkait dengan kegiatan akreditasi perguruan tinggi. B. Koordinasi, Komunikasi, Kerjasama dan Motivasi Kinerja BAN-PT melibatkan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Majelis BAN-PT terdiri atas 20 anggota yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan instansi, seperti industri, perusahaan, dan profesi lainnya. Semua itu diambil supaya BAN-PT dapat mewakili sebanyak mungkin stakeholder-nya. Demikian juga staf ahli dan sekretariat BAN-PT. Di samping itu, BAN-PT harus bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional dan masyarakat pada umumnya. BAN-PT juga mempunyai kepentingan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi, yaitu dalam hal pemanfaatan pakar sejawat atau asesor memerankan penting dalam penilaian dokumen akreditasi (borang dan portfolio) dan dalam kegiatan visitasi di program studi/perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam evaluasi-diri kerjasama, koordinasi, komunikasi dan motivasi internal dan eksternal bagi pihak-pihak tersebut menjadi sasaran yang sangat penting. Beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut dikemukakan berikut ini. Koordinasi dan komunikasi secara internal di lingkungan BAN-PT: 1. Koordinasi dan komunikasi dalam Majelis BAN-PT dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan sidang paripurna secara periodik dengan frekuensi sesuai dengan beban program kegiatan yang memerlukan pembahasan, kesepakatan dan keputusan. Pada awalnya sidang Majelis BAN-PT diselenggarakan satu bulan satu kali. Sejak tahun 2000 sidang paripurna itu di perbanyak menjadi dua kali dalam sebulan. Penambahan frekuensi sidang paripurna itu dilakukan karena bertambah banyaknya beban kerja yang harus segera ditangani langsung oleh Majelis BAN-PT, antara lain banyaknya keputusan akreditasi yang harus diambil, dan bertambahnya permasalahan yang harus dibahas, disepakati dan diputuskan. 2. Pembagian tugas kepada para anggota Majelis dengan pembentukan komisi-komisi dan panitia khusus (ad hoc). Pada awalnya, ada kesan bahwa sidang paripurna hanya bersifat formalitas, yaitu merupakan ajang pengesahan dari berbagai rancangan konseptual dan keputusan yang disusun oleh tim kerja tertentu yang terdiri atas sejumlah kecil anggota Majelis BAN-PT yang dibantu oleh staf ahli yang pada saat itu disebut konsultan. Kemudian suasana ini dirasakan tidak tepat, sehingga diadakan suatu perubahan strategis, agar setiap anggota Majelis memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, pimpinan Majelis mengembil kebijakan untuk membentuk komisi-komisi yang rerdiri atas para anggota Majelis BAN-PT, dan staf ahli memberikan kontribusinya sesuai dengan kebutuhan. 3. Pada tingkat perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, koordinasi dan komunikasi unsur-unsur internal BAN-PT dilaksanakan antara Ketua dan Sekretaris BAN-PT dengan kelompok-kelompok kerja khusus, staf ahli, sekretariat dan proyek/bagian proyek pembangunan beserta stafnya. Draf rencana seluruh kegiatan BAN-PT disusun oleh Sekretariat BAN-PT bersama-sama dengan proyek/bagian proyek pendukung dana dan staf ahli di bawah pengawasan Ketua dan Sekretaris BAN-PT. Draf tersebut dibahas sampai terdapat kesepakatan dan selanjutnya diputuskan oleh Sidang Paripurna BAN-PT. Dalam pelaksanaan rencana kegiatan sering terjadi modifikasi tertentu karena berbagai alasan operasional dan penjadwalannya. Modifikasi tersebut seringkali membutuhkan revisi pendanaan yang telah ditetapkan. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama eksternal 1. Laporan tahunan kepada Mendikbud/Mendiknas mengenai program kegiatan dan pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT. 2. Koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi/program studi. 3. Bantuan pakar sejawat (asesor) dari perguruan tinggi dan asosiasi profesi. Motivasi kerja Motivasi dilakukan kepada anggota Majelis BAN-PT, staf ahli, dan sebagian asesor untuk mengadakan studi banding di negara-negara yang telah melaksanakan sistem akreditasi perguruan tinggi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Negeri Belanda, dan Australia, dalam rangka mendorong semangat, meningkatkan komitmen, dan mengembangkan pengetahuan para peserta mengenai penjaminan dan kendali mutu perguruan tinggi melalui akreditasi. Last Updated ( Tuesday, 19 June 2007 ) Read more! |
| March 14, 2005 Hegemoni Ekonomi dan Pengembangan Perguruan Tinggi HUBUNGAN pendidikan tinggi dan pembangunan ekonomi tidaklah selinear gambaran Amich Alhumami (Kompas, 6/8/2004) bahwa “keberhasilan membangun pendidikan akan berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan ekonomi.” Telah sejak lama tesis ini harus dibaca dari sudut pandang sebaliknya. TAHUN 1986 Van Hoof & Van Wieringen mengatakan dalam suatu konferensi pendidikan tinggi Eropa, “Jika pemerintah suatu negara tidak secara serius memerhatikan arah dan pengelolaan pendidikan tinggi di negaranya, dapat dipastikan pembangunan ekonomi negara tersebut akan terhambat.” Namun, kalaupun pendidikan tinggi (PT) ditangani sungguh-sungguh, belum tentu ekonomi dapat berkembang dan maju karena pengaruh faktor-faktor lain, seperti makroekonomi. Jadi, meski dinamika sektor tetap harus diperhitungkan dalam perumusan strategi pengembangan pendidikan tinggi, pencapaian ekonomi bukanlah ukuran utama keberhasilan/kegagalan pendidikan tinggi. Hubungan tidak linear antara PT dan sektor ekonomi disebabkan oleh pergeseran paradigma penyelenggaraan PT sebagai akibat langsung industrialisasi modern pasca-Perang Dunia II. Para pakar ekonomi sosial, seperti Castells (2000), Callinicos (1999), dan Rifkin (2000) mencatat, semangat membangun kembali setelah perang melalui industrialisasi modern menumbuhkan tuntutan pragmatis masyarakat atas peran PT. Pola pengelolaan modal industri membentuk persepsi masyarakat bahwa investasi ekonomi dalam bidang pendidikan juga harus kembali dalam bentuk profit ekonomi. Akibatnya, tolok ukur masyarakat atas keberhasilan pendidikan adalah kerja yang mengembalikan investasi. Dewasa ini penyelenggaraan PT dijauhkan dari diskursus perubahan sosial (Giroux, 2001) dan lebih terfokus melayani secara pragmatis kebutuhan perkembangan ekonomi. Ini membuat pengelola PT tidak konsisten. Misalnya, rumusan salah satu misi sebuah PT berbunyi: “Menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi tepat guna dan mampu menerapkannya secara humanis.” Dibuat indikator operasional “menguasai teknologi tepat guna dan mampu menerapkannya”, tetapi tidak ada upaya menjabarkan “secara humanis” yang terukur. Situasinya berbeda Jika harus dikaji dalam hal sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi, PT di Indonesia tidak atau belum dapat disejajarkan dengan di negara-negara anggota G7 maupun anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Pertama, fundamental ekonomi dan keajekan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini jelas tidak sebanding dengan negara-negara G7 dan OECD. Jika di Amerika Serikat pembangunan pendidikan menyumbang 14 persen terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dirujuk Alhumami, itu tak lepas dari pola perkembangan ekonomi AS yang dasarnya memang sudah mantap, sehingga kalangan PT di AS memperoleh pijakan relatif “tetap” dan jelas bagi pengembangan program pendidikan yang mampu menyuplai kebutuhan pembangunan ekonomi selanjutnya. Profil pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, saya yakin, belumlah sekokoh AS. Kedua, bukan hanya usia, tetapi juga sistem dan tradisi pendidikan tinggi kita belum sekuat dan semengakar di negara-negara G7 dan OECD. Landasan keilmuan masyarakat PT kita masih rapuh, tercermin dalam indikator sederhana, seperti rendahnya frekuensi membaca buku dosen dan mahasiswa, minimnya produktivitas karya dosen di luar pengajaran, dan rendahnya penguasaan dosen atas bidang ilmunya. Secara umum, PT kita masih berkutat pada masalah survival, baik secara institusi berkaitan biaya operasional penyelenggaraan maupun secara individual menyangkut gaji dosen dan karyawan. Akibatnya, setiap perubahan yang berhubungan dengan “ketahanan hidup” langsung memengaruhi dinamika PT. Contoh paling jelas adalah pemberian status Badan Hukum yang membawa implikasi pengurangan secara signifikan subsidi pemerintah atas pembiayaan sejumlah PTN. Di negara-negara maju, meskipun hal pendanaan memainkan peran penting, performance PT tidak serta-merta terpengaruh. Misalnya di Belanda, untuk setiap doktor yang telah diluluskannya, PT memperoleh suntikan dana 100.000 euro lebih dari WOTRO, lembaga riset pemerintah semacam LIPI di Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak membuat institusi-institusi PT di negara itu melonggarkan standar mutu agar dapat menerima dan meluluskan mahasiswa doktor sebanyak-banyaknya demi suntikan dana tersebut. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kebijakan serupa diterapkan di Indonesia saat ini. Fokus pengembangan PT Untuk kondisi Indonesia, harus diakui bahwa meski dirasa penting dan perlu, kerja sama PT dan dunia industri/usaha dan dunia kerja umumnya masih sulit terwujud secara kokoh dan komprehensif. Tidak mudah memperoleh gambaran fokus pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Apakah itu sektor industri dan manufaktur, sehingga dibutuhkan insinyur- insinyur teknik industri dan sipil? Apakah fokusnya sektor jasa yang membutuhkan sekian ribu ahli madia dan sarjana profesi bidang-bidang jasa? Apakah sektor pertanian dan kelautan? Jika fokus pembangunan ekonomi tidak jelas, bagaimana pengelolaan PT harus diarahkan menjawab tantangan dunia kerja sektor-sektor ekonomi? Sementara itu, seperti sudah disinggung sebelumnya, masyarakat PT kita belum memiliki landasan hukum keilmuan yang solid dan militan. Dengan kata lain, PT di Indonesia belum memiliki identitas mutu yang keunggulannya terbedakan. Standar apa, misalnya, menjamin bahwa kemahiran berbahasa Inggris sarjana S1 Bahasa Inggris lebih memadai daripada lulusan SLTA yang menyelesaikan program di suatu lembaga kurus bahasa Inggris bonafide? Rapuhnya landasan keilmuan membuat respons PT terhadap tuntutan perkembangan ekonomi selama ini lebih tampak sebagai keterombang-ambingan masyarakat PT di tengah arus perubahan daripada kelenturan menyesuaikan diri secara cerdas. Melihat itu semua, pengembangan PT di Indonesia mungkin lebih baik difokuskan dulu pada perbaikan mutu yang terkait dengan soliditas dan militansi keilmuan. Hanya jika PT sungguh-sungguh bermutu maka sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi dapat diharapkan. Dimuat di Kompas, Senin 30 Agustus 2004 Read more! |
| ITB menjalin Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional III tentang Smart Campus. usdi Kamis, 15 - Januari - 2004, 16:05:46 klik untuk memperbesarPada hari kamis, 15 Januari 2004, bertempat di Aula Barat ITB, jalan Ganesa 10 Bandung dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional III dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Smart Campus. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Bapak Juddy Iskandar S. jabatan Kepala Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten dan bapak Rudy Hermanan Karsaman, selaku Direktur Kemitraan ITB. Kegiatan tersebut dilakukan di acara Seminar Membangun Paradigma Baru Kebijakan Industri Infrastruktur Melalui Transformasi Kerjasama Pemerintah–Universitas–Industri. Menurut Direktur Kemitraan ITB, Bapak Rudy , dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatangan ini khusus dilakukan bersamaan dengan seminar karena merupakan salah satu wujud nyata bahwa ITB telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan Industri (PT). Kerjasama antara PT Telkom dan ITB dilakukan berdasarkan kepada pertimbangan bahwa keinginan kedua pihak untuk mewujudkan ITB sebagai Smart Campus yang mampu menciptakan suatu creative knowledge community. Untuk mewujudkan suatu Creative Knowledge Community di atas perlu suatu dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi yang mampu memberikan akses kepada seluruh komunitas ITB dan juga publik umum. Maka dibentuklah kerjasama antara TELKOM dalam hal ini sebagai penyedia solusi infrastruktur & layanan serta ITB sebagai pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan konsep ITB Smart Campus. Read more! |
Monday, August 6, 2007
| Senin, 30 Juli 2007 Go International dengan Dual Degree Dual Degree mulai diminati mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi. Globalisasi yang terjadi dewasa ini menyentuh hampir semua bidang, termasuk pendidikan. Fenomena ini, telah mendorong institusi pendidikan di Indonesia mencoba untuk menyamakan kedudukannya dengan universitas lain di dunia. Salah satu caranya adalah dengan membuka program Dual Degree. Program ini dikembangkan baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, untuk jenjang S1 maupun pasca sarjana Dual Degree adalah program yang menawarkan gelar atau ijasah ganda kepada mahasiswanya. Pada program ini, universitas bekerja sama dengan universitas di luar negeri yang memiliki nama dan kualitas yang sudah terbukti. "Dual Degree dimaksudkan agar dapat meningkatkan posisi dan kualitas pendidikan universitas," ujar Wakil Rektor I Usakti Ir Asri Nugrahanti IA, MS. Universitas Trisakti (Usakti) telah menerapkan program Dual Degree sejak 1996. Program ini, kata Asri, dimaksudkan untuk memposisikan Usakti sebagai universitas yang bertaraf internasional. Dual Degree diterapkan di S1 dan pascasarjana. Untuk S1 Usakti menjalin kerja sama dengan Edith Cowan University (Australia), Indiana University dan University of Missouri (Amerika Serikat), Inholland University (Belanda), dan Saxion University Deventer (Belanda). Kerjasama ini untuk program studi Manajemen, Teknik Informatika dan Teknik Lingkungan. Dual Degree untuk jenjang pendidikan pascasarjana atau yang dikenal dengan TIBS (Trisakti International Business School) dilakukan dengan Colorado State University, Maastricht School of Management, Cape Breton University dan University of Technologi Sydney. Di Usakti peminat untuk TIBS sebelumnya sangat tinggi. Namun belakangan ini mengalami penurunan. Asri menduga penurunan minat berkait dengan biaya. Untuk program TIBS dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta. Dual Degree disebut Asri memberikan kelebihan tersendiri. Selain karena memiliki dua ijasah atau dua gelar, mahasiswa juga memiliki pengalaman kuliah di luar negeri. Dual Degree Usaksi menggunakan pola 2 + 2. Yakni dua tahun di Usakti dan dua tahun di universitas mitra kerja sama Usakti. Melalui program ini, dalam waktu sekitar dua tahun diharapkan mahasiswa sudah dapat merasakan kehidupan di negeri tersebut. Khusus Dual Degree dengan Edith Cowan University, menggunakan sistem 15 mata kuliah. Di mana delapan mata kuliah dijalani di Usakti dengan dosen Edith Cowan University yang didatangkan ke Usakti. Sedangkan tujuh mata kuliah sisanya dijalani di Australia yang dijalani mahasiswa sekitar tiga bulan. Hal lain yang menjadi keuntungan Dual Degree di Usakti, kata Asri, mahasiswa yang ingin mengikuti Dual Degree tidak perlu menjalani tes masuk ke perguruan tinggi mitra. Yang diperlukan hanya nilai TOEFL minimal 550 dan telah menjalani sekitar 80 SKS dengan IPK minimal 2,75. Seringkali, masih ada tes kemampuan berbahasa Inggris. Tes ini untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut dapat mengikuti pelajaran di universitas tersebut. Jika ternyata mahasiswa tersebut diragukan kemampuan berbahasa Inggrisnya, maka mahasiswa tersebut akan menjalani preparation class terlebih dahulu. Program sejenis Dual Degree juga dilakukan Usakti dengan MAHSA, Malaysia untuk Fakultas Kedokteran Gigi. Setelah belajar selama tiga tahun di negaranya, mahasiswa Malaysia dapatk melanjutkan ke Usakti selama satu tahun. Setelah lulus, mahasiswa tersebut akan mendapat ijasah dari Usakti. "Ini lebih kepada program pembinaan yang kami lakukan," tambah Asri Nugrahanti. Di Usakti, program Dual Degree dapat diikuti oleh semua mahasiswa. Biasanya mahasiswa sudah diberikan tawaran untuk mengikuti Dual Degree pada semester kedua. Karena semester tiga dan empat digunakan untuk mengurus visa dan surat-surat lainnya. "Kami memberikan kesempatan untuk semua mahasiswa sementara keputusan untuk mengikuti Dual Degree tergantung dari keinginan dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan," ungkap Asri. Kelas Tersendiri Perguruan tinggi lainnya yang mengadakan program Dual Degree adalah Universitas Bina Nusantara (Binus). Perbedaannya dengan program Dual Degree yang ditawarkan Usakti adalah Binus memiliki kelas tersendiri untuk mahasiswa yang mengikuti program Dual Degree. Atau lebih dikenal dengan nama Binus International. Binus International menawarkan lima program studi. Computer Science yang bekerja sama dengan Murdoch University dan The Royal Melbourne Institute of Technology, kemudian Information System yang bekerja sama dengan Curtin University of Technologi, Marketing yang bekerja sama dengan Curtin University, Art and Design yang bekerja sama dengan Limkokwing University College of Creative Technology, dan Accounting yang bekerja sama dengan Curtin University. Ada juga Macquarie University dan Cologne Business School yang mencangkup semua program di atas. Untuk Macquarie University, Dual Degree yang ditawarkan bukan untuk gelar Bachelor melainkan gelar Master. Hal ini sangat unik, karena di Australia diperlukan satu tahun setengah untuk menyelesaikan program Master. Namun, khusus untuk Binus hanya satu tahun. " Jadi mahasiswa yang kuliah di Macquarie dapat menyelesaikan S1 dan S2 hanya dalam sembilan semester, tujuh semester di sini dan dua semester di Macquarie," jelas Director Binus International Minaldi Loeis, M Sc, MM Kelebihan yang ditawarkan oleh Binus International adalah semua kegiatan akademik menggunakan bahasa pengantar bahasa inggris. "Mulai tugas, mata kuliah, bahkan ospeknya pun digunakan bahasa inggris," tambah Minaldi Loeis. Untuk masuk ke Binus International sendiri memiliki beberapa persyaratan. Selain harus memiliki ijasah SMA, calon mahasiswa juga harus mengikuti ujian TOEFL yang dilakukan oleh institusi TOEFL, dengan nilai TOEFL minimal 550. Kemudian ada ujian TPIU (Tes Potensi Institusi Umum) dari Bappenas, dan interview. Minaldi mengatakan, peminat Binus International mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ia memberikan gambaran, ketika awal dicetuskan pada tahun 2001, pesertanya hanya sekitar 50 orang. Namun untuk tahun ini, telah meningkat hingga sekitar 200 orang. Untuk ke depan Binus Internasional mengarahkan untuk melakukan program Dual Degree namun mahasiswa luar yang akan kuliah di Indonesia. "Mungkin tiga tahun lagi. Karena ini berkaitan dengan rencana kita untuk go-international," ungkap Minaldi. Binus tengah memperluas kerjasama. Minaldi menyebut perguruan tinggi di Inggris dan Australia. Untuk Inggris kerja sama yang akan dijalin adalah kerja sama untuk program studi desain. "Universitas ini merupakan universitas terbaik di dunia dalam hal desain," ujarnya. Untuk program Dual Degree, Binus Internasional mengutip biaya Rp 30 juta untuk satu semester. (CI1 ) Read more! |
| Senin, 30 Juli 2007 Meningkatkan Kualitas dengan Inheren Dewasa ini, minat masyarakat terhadap jurusan teknik semakin menurun. Bahkan banyak perguruan tinggi teknik yang gulung tikar karenannya. Namun demikian, masih banyak perguruan tinggi yang mampu bertahan. Salah satu diantaranya Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). "Salah satu aspek yang membuat kami dapat bertahan adalah kami telah lama berdiri, sudah sekitar 50 tahun. Kami juga sangat menjaga kualitas pendidikan di sini," ujar Purek IV Bidang Kerjasama dan Afiliasi ISTN Ir M Hamdani, M Eng. Untuk menjaga kualitas pendidikan, ISTN melakukan kerja sama dengan pihak lain. Baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang lain yang mendukung terjaganya kualitas pendidikan. Salah satunya adalah Inheren (Information Higher Education Network). Salah satu program hasil kerja sama ISTN dengan Dikti. Program ini merupakan program untuk membentuk jaringan antar perguruan tinggi di Indonesia. "Kalau sudah jalan 100 persen, kita bisa menggunakan fasilitas kampus lain. Misalnya, menggunakan fasilitas yang dimiliki UI seperti laboratorium atau perpustakaan, secara virtual. Kami juga bisa melakukan teleconference," jelas Hamdani. Saat ini yang sudah tergabung dalam Inheren sekitar 32 perguruan tinggi negeri dan lima perguruan tinggi swasta di Jakarta. Anggotanya antara lain, Universitas Indonesia, Bina Nusantara, Gunadarma, Atmajaya, dan Dharma Persada. Dengan adanya Inheren ini, saat ini di ISTN terdapat tiga akses untuk berkomunikasi. Yaitu intranet untuk keperluan komunikasi di dalam kampus, internet untuk komunikasi nasional dan internasional, dan inheren untuk komunikasi antar perguruan tinggi anggota inheren. Hamdani menambahkan, beberapa hal yang sedang disempurnakan adalah content dari Inheren itu sendiri. Kampus yang didirikan oleh Prof Dr Ir Roosseno atau yang biasa dikenal sebagai Bapak Beton Indonesia ini juga mengadakan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta. Bentuk kerja sama antara lain melakukan training untuk Dikmenti dalam hal penggunaan Teknik Informatika (TI). Lalu penataran TI untuk guru-guru SMA. Kemudian kerja sama lainnya dengan Dikti, yaitu memberikan pelatihan kepada fresh graduated untuk masuk ke dunia kerja. ISTN juga memiliki program kerja sama dengan LIA untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris mahasiswa ISTN. "Jadi pelaksanaan pengajaran bahasa Inggris bukan kami yang jalankan, melainkan sepenuhnya dilakukan oleh pihak LIA. Selain mahasiswa, dosen juga mengikuti program ini," ujar Purek I Bidang Akademik ISTN Ir Budi Santoso, M Sc. Kerja sama juga dibuat untuk memfasilitasi mahasiswa ISTN yang hendak magang di perusahaan. Kerja sama ini antara lain dilakukan dengan Telkom, Indosat, Astra dan perusahaan lainnya. Bahkan, ISTN juga melakukan kerja sama dengan perusahaan untuk membantu melakukan proses rekrutmen karyawan. Untuk kerja sama ini dilakukan ISTN dengan MNC dan United Tracktor. Dosen juga kerap kali diminta untuk menjadi tenaga ahli dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan pemerintah. Bentuk kerja sama lainnya yang dilakukan ISTN adalah kerja sama untuk melakukan penelitian. Kerja sama ini antara lain dengan BPPT dan ESDM. "Setiap dosen kami wajibkan untuk melakukan penelitian," ujar Hamdani. Hal ini dilakukan berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen antara lain PLTA mikro hidro atau PLTA dengan skala kecil yang menggunakan aliran sungai sebagai sumber tenaga yang kemudian diubah menjadi tenaga listrik. PLTA ini sudah diterapkan di beberapa daerah di Jawa Barat. Kerja sama juga dilakukan ISTN dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, yaitu bengkel otomotif. Ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Suzuki Indomobil. Untuk saat ini bengkel yang sudah berjalan sejak tiga tahun lalu ini, masih digunakan untuk keperluan akademis. Namun untuk ke depannya bengkel ini diharapkan dapat digunakan sebagai fasilitas kursus-kursus untuk umum. Selain bengkel otomotif, fasilitas lain yang disediakan ISTN adalah hot spot untuk penggunaan jaringan internet gratis di lingkungan kampus. Serta penyediaan komputer dengan software berlisensi yang merupakan hasil kerja sama dengan Microsoft. Kerja sama di bidang TI juga dilakukan dengan Cisco, Indosat (cyber campus), serta Telkom (Smart Campus). Hal lain yang juga dilakukan adalah melakukan perbaikan dalam hal kurikulum. Untuk tahun ajaran ini, ISTN berencana membuka beberapa jurusan baru, yaitu Jurusan Manajemen Informatika yang berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Jurusan Lansekap yang berada di bawah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Jurusan Teknik Informatika yang berada di bawah Fakultas Teknologi Industri (FTI). "Untuk jurusan baru ini sedang dalam proses perizinan. Jika berjalan sesuai dengan rencana, kira-kira sebulan ke depan jurusan ini sudah berjalan," ujar Budi Santoso. Selain itu, ISTN juga membuka program profesi Apoteker. Ini merupakan program lanjutan selama satu tahun untuk mahasiswa S1 yang hendak menjadi apoteker. Read more! |
| Senin, 06 Agustus 2007 12:26:00 Program Baru, Metode Belajar Baru Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) sudah diumumkan. Bagi siswa yang beruntung, dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) pilihannya. Sedangkan bila yang kurang beruntung, maka perguruan tinggi swasta (PTS) dapat menjadi satu pilihan alternatif. Sebenarnya, saat ini PTN dengan PTS tidak memiliki banyak perbedaan, bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada bedanya. Baik dari segi kualitas maupun dari segi biaya pendidikannya. "Mungkin dulu banyak orang yang ingin masuk ke PTN karena biaya pendidikan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan PTS, tapi kini sama saja," jelas Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Hj Masyitoh, M Ag. Karena sudah tidak ada perbedaan, kompetisi terbuka lebar bagi PTN dan PTS. Untuk itu setiap PTS harus memberikan pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, kalau perlu, menawarkan program studi (prodi) baru. Seperti UMJ yang menawarkan prodi Kedokteran Umum yang terbilang masih baru. Prodi yang berada di bawah Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ini baru berjalan sejak September 2003. Namun, meskipun terbilang baru, prodi Kedokteran Umum di UMJ memiliki keunikan tersendiri, yaitu waktu yang relatif lebih singkat bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar dokter. Hal ini menjadi mungkin dengan metode pembelajaran yang digunakan prodi Kedokteran Umum UMJ. "Dengan metode Problem Based Learning (PBL) mahasiswa dapat menyelesaikan studinya hanya dalam lima tahun," tambah Masyitoh kemudian. Dari lima tahun tersebut, tiga tahun digunakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran. Sementara dua tahun sisanya digunakan untuk program magang (studi profesi) di teaching hospital. Setelah melewati dua proses ini barulah seseorang diperbolehkan menggunakan gelar dokter. PBL merupakan metode pendidikan di mana mahasiswa diberikan suatu masalah atau problem untuk kemudian dicari pemecahannya berdasarkan materi-materi kuliah yang sudah diberikan sebelumnya. Sehingga dengan program PBL ini, tidak ada lagi pengulangan materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Untuk hospital teaching, UMJ biasanya bekerja sama dengan rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Jakarta saja tercatat ada sekitar empat rumah sakit milik Muhammadiyah. PBL Prodi baru lain yang menerapkan metode PBL adalah Prodi Keperawatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN). Prodi yang didirikan pada tahun 2003 lalu ini, menerapkan PBL mulai tahun ini. "Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa UPN," jelas Ketua Jurusan Prodi Keperawatan UPN Desak Nyoman Sithi, S Kp MARS. Selain Prodi Keperawatan, prodi baru lainnya adalah Prodi Kesehatan Masyarakat (PKM). Umur prodi ini setahun lebih tua dari Prodi Keperawatan. Berbeda dengan Prodi Keperawatan, penerapan PBL masih dalam tahap persiapan. PKM memiliki dua peminatan, yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (Manajemen Kesehatan). Prodi Keperawatan dan PKM merupakan salah satu prodi baru yang dimiliki UPN. Latar belakang dibuatnya Prodi Keperawatan adalah melihat kebutuhan tenaga kerja perawat yang cukup tinggi. Baik untuk di dalam negeri terlebih lagi di luar negeri. Peluang yang cukup besar ini pun ditanggapi secara positif. Terbukti dengan tingginya minat untuk masuk ke prodi ini. Pada tahun 2003, tercatat sekitar 90-100 orang yang mendaftar masuk ke prodi ini. Meskipun begitu, hanya 60 orang yang diterima. "Karena kami masih baru, sehingga yang kami utamakan adalah kualitas. Kalau terlalu banyak, kami khawatir tidak bisa menanganinya dengan baik," tambah Desak. PKM dibentuk untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan tenaga kerja untuk K3. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Depnakertrans. "Setiap perusahaan yang memiliki karyawan di atas 100 orang atau di bawah 100 orang yang memiliki bahaya K3 harus mempunyai tenaga kerja untuk K3," Ketua Jurusan PKM Sunawar, S KM. Meskipun baru, namun Prodi Keperawatan memiliki persiapan yang cukup matang. Hal ini mengingat UPN sudah memiliki Akademi Keperawatan dan Prodi Kedokteran. Sehingga memudahkan dalam hal fasilitas dan tenaga pengajar. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya, Prodi Keperawatan melakukan kerja sama denga berbagai pihak. Seperti seperti RS Puri Cinere, RS Harapan Bunda, serta RS TNI atau Polri. Bentuk kerja sama ini antara lain untuk keperluan magang yang nantinya bisa berlanjut ke proses rekrutmen dengan prioritas. Kemudian juga dengan PJTKI dalam hal pengiriman tenaga kerja perawat ke luar negeri, seperti Belanda dan Qatar. PKM juga bekerja sama dengan Badan Pusat Pengembangan Kesehatan, Pusat Profesi Tenaga Kesehatan yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, dan Subsudin Kesehatan Masyarakat Jakarta Selatan. PKM juga melakukan kerja sama dengan Depnakertrans untuk tenaga pengajar dan fasilitas belajar. Ada juga tenaga pengajar yang didatangkan dari Departemen Kesehatan, FKM UI, dan TNI. PKM berencana menjadi fakultas sendiri. Latar belakang dibuatnya prodi kedokteran umum di UMJ juga tidak jauh berbeda. Pihak UMJ melihat Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit namun belum memiliki prodi kedokteran sendiri. Bahkan, fasilitas rumah sakit yang ada selama ini hanya digunakan untuk kepentingan perguruan tinggi lain. Hal lainnya adalah tingginya kebutuhan masyarakat akan tenaga dokter yang memberikan pelayanan berkualitas dengan harga murah. "Melihat hal itulah kami berniat untuk melahirkan 'dokter santri' sendiri," tambahnya. Untuk mewujudkan cita-citanya menciptakan 'dokter santri' itu banyak persiapan yang dilakukan UMJ. Di antaranya adalah mengharuskan setiap mahasiswa kedokteran umum UMJ untuk tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak kampus. Bahkan disediakan juga perpustakaan yang beroperasi selama 24 jam. Sehingga mahasiswa dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi sebagai bahan pembelajaran. Di perpustakaan tersebut juga disediakan lebih kurang 9.000 judul jurnal yang dapat diakses melalui internet. Ketika awal dibuka pada tahun 2003, prodi kedokteran umum UMJ hanya mendapatkan kuota sekitar 75 mahasiswa. Kemudian bertambah menjadi 80 mahasiswa pada tahun berikutnya. Setelah itu bertambah lagi menjadi 100 mahasiswa hingga sekarang. Untuk ke depannya, UMJ berniat mendapatkan kuota lebih banyak untuk prodi kedokteran umum ini. Untuk menjaga kualitas pendidikannya, prodi kedokteran umum UMJ tergabung dalam berabagai forum dan organisasi profesi. Di antaranya Forum Kedokteran Islam (FOKI), Majelis Forum Kedokteran Swasta Indonesia (MFKSI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (APSI) dan Forum Kedokteran Swasta (FKS). "Dengan ikut serta dalam organisasi seperti ini, segala perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan kedokteran dapat kami ikuti terus. Jadi kami tidak ketinggalan dari yang lain," tambahnya. Ci1 Read more! |
Sunday, August 5, 2007
| umat, 03 Agustus 2007 9:07:00 Pesta Rumor di Tengah Kemiskinan Waktu Erwin Kurniawan, mengakhiri hidup di dunia ini, ia tak sendiri. Terlebih dulu, ia diduga meracuni istrinya yang tengah hamil delapan bulan dan tiga anak lelakinya yang masih kecil. Warga Kandis, Riau itu, memilih episode singkat mengakhiri kemiskinan dengan jalan keji, pada Selasa, (5/6) dua bulan lalu. Padahal, untuk para orang tua, Allah SWT, telah memberikan janji pada mereka. Kemiskinan mestinya tidak perlu menjadi alasan membunuh, jika ketauhidan manusia pada puncak keyakinan dan keteguhan. “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (al Isra: 31). Kisah tragis anak manusia, yang menempuh jalan pintas karena tak tahan jerat kemiskinan ini, kerap terulang tiap tahunnya. Tetapi, kasusnya tidak menjadi heboh. Sehingga publik seakan menanggapi biasa-biasa saja. Bandingkan, jika kasus yang sama menimpa kalangan menengah ke atas. Beritanya, bisa jadi membombardir semua isi media massa. Pengaruhnya, penguasa segera sigap melakukan tindakan. Orang miskin, seolah ditakdirkan untuk tercampak. Dalam banyak kebijakan mereka tersisih. Bukan komunitas yang diprioritaskan untuk segera dipikirkan. Beda, jika yang tersentuh luka kalangan atas, maka pembelaan dan pertolongan begitu cepatnya datang. Ironisnya, orang miskin hanya menjadi bintang, tatkala musim kampanye saja. Jamaah haji kelaparan, dunia rasanya berguncang. Dari diskusi meja makan, hingga rapat kabinet ramai membicarakannya. Tetapi, ketika Erwin mengambil keputusan fatal karena tak tahan lapar, publik rasanya sepi-sepi saja. Karena derita Erwin, tidak berimbas pada kepentingan kalangan atas. Pun, negara juga tak bereaksi. Diam, membisu. Senin lalu, saat Indonesia tengah ngerumpi tentang Zaenal Maarif dan Susilo Bambang Yudhoyono, kembali rakyatnya Presiden SBY meninggal karena kemiskinan. Tetapi, perseteruan “memalukan” itu, kelihatannya lebih penting ditonjolkan ke publik, ketimbang erangan sakaratul maut, yang menjemput nyawa orang miskin. Ida Resdawati (36), ibu lima anak, warga Rejosari, Tenayang Raya, Pekanbaru, kehilangan dua anaknya yang meninggal, terkunci di dalam kamar kontrakan. Kejadian ini bermula, tatkala Ida berusaha menyiasati hidup untuk membesarkan anak-anaknya. Tanpa suami, menghidupi lima anak sungguh beban yang sarat. Untuk meringankan beban, dua anaknya sampai dititipkan pada kerabatnya di Pangkalan Kerinci. Ida, meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai tukang masak, di sebuah usaha makanan yang tak jauh dari kontrakannya. Ia berangkat sejak pukul 05.00, saat anak-anaknya masih terlelap. Ia baru akan pulang sore hari, bahkan sampai malam jika banyak pekerjaan. Selanjutnya, peran ibu akan digantikan putrinya yang duduk di kelas 2 SD. Anak itu, akan memberi sarapan dan mengurus adiknya yang baru berumur tiga dan satu tahun. Sampai pukul 09.30, baru sang kakak akan berangkat sekolah. Untuk menjaga adiknya agar tak main keluar rumah, ia mengunci dua bayi itu di dalam kamar. Sebagaimana perintah sang ibu. Ida terpaksa menempuh cara ini, untuk mencari nafkah. Pilihan yang pelik. Tetapi, Senin pagi itu hari naas bagi Ida. Entah mengapa, ia mengajak anaknya yang di bangku SD ikut ke tempatnya bekerja. Sebelum berangkat, Ida menyuruh anaknya membakar obat nyamuk, agar dua adiknya tetap lelap tak diganggu nyamuk. Tapi, dari situlah tragedi terjadi. Sepeninggal Ida, obat nyamuk membakar kasur, dan kebakaran di dalam kamar terkunci itupun tejadi. Dua bocah tak berdosa, meninggal. Ida pun, meratap dan menyesal. Orang yang belum pernah miskin, barangkali enteng saja mengkritik kecerobohan Erwin dan Ida. Salah sendiri, miskin punya anak banyak. Hujatan yang kerap menyeruak, di pikiran sebagian orang. Dalam banyak hal, kaum dhuafa kerap disalahkan. Tetapi, pada lain kesempatan, kemiskinan juga ajang yang tak henti-hentinya didiskusikan dan diseminarkan. Juga lahan subur, untuk orang menjadikannya kuda troya, mencapai tampuk kekuasaan. Dalam buku, Keresahan Pemulung Zakat, yang berisi esai-esai salah satu tokoh zakat Indonesia, Eri Sudewo, ia menulis gugahnya, Bahaya Kemiskinan. Dalam tulisannya, ia menuturkan, Islam sangat menentang kemiskinan. Namun Islam menuntun umatnya agar bisa merasai makna miskin. Puasa Ramadhan, misalnya, memaksa supaya tubuh ini bisa merasai ''nikmatnya'' lapar. Lantas, bila makan sehari cukup dua kali, mengapa mulut ini tak pernah bisa berhenti makan? Kalau kita pantas dengan pakaian yang terjangkau, mengapa harus memaksa menggapai yang mewah? Artinya kalau Islam meneladani kesederhanaan, mengapa justru kita terus berlebihan? Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berpesan: ''Kemiskinan, kebodohan, dan penyakit merupakan musuh Islam. Ketiganya dapat menggoyah sendi kehidupan, menghancurkan ketentraman, menghalangi ukhuwah, serta meruntuhkan kemuliaan dan kejayaan bangsa''. Menurut Eri Sudewo, pesan tersebut, maknanya tentu saja sangat dalam. Bahwa bahaya kemiskinan, tak hanya mengancam individual, melainkan juga akan melibas kehidupan masyarakat. Baik melabrak segi akidah-iman, akhlak-moral, maupun bakal merusak cara bersikap dan berpikir. Demikian mengerikannya bahaya kemiskinan ini. Mestinya, energi pemimpin dan rakyat bangsa ini, dimanfaatkan untuk memikirkannya. Ketimbang sekadar menguras energi, untuk bisik-bisik masalah aib dan sahwat para pemimpin. (sunaryo adhiatmoko) Read more! |
| Minggu, 05 Agustus 2007 Kuliah di PTN Lebih Mahal Dibanding PTS Kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS) berbiaya mahal? Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Dr Ir H Suharyadi MS, menilai anggapan itu tak relevan lagi. Apa alasannya? Berikut petikan wawancara dengan Republika: Bagaimana perkembangan jumlah PTS? Saat pertama menjabat [sebagai ketua umum Aptisi] tahun 2004, jumlahnya masih 2.100-2.200. Sekarang sudah 2.761 dengan jumlah mahasiswa sekitar 2,7 juta. Jadi, hampir setiap tahun terjadi penambahan 500 PTS baru. Menurut Anda ini keberhasilan? Keberhasilan menambah jumlah, ha,ha,ha. PTS sekarang terlalu banyak. Setiap sudut ada PTS. Sejak dulu saya menyarankan pemerintah menyetop pendirian PTS baru, atau menyeleksi dengan sangat ketat. Jumlah PTS yang ideal di Indonesia berapa? Kalau mau berkembang dengan bagus, rata-rata mahasiswa setiap PTS tidak boleh kurang dari 2.500. Sehingga dengan logika sederhana saja, kalau mahasiswa PTS sekarang sekitar 2,7 juta, idealnya hanya ada 1.000 PTS. Saya menyarankan Depdiknas membuat peta PTS untuk mengetahui dari 2.761 itu yang seharusnya sudah mendapat surat ditutup berapa sih. Karena ada yang nggak punya kegiatan, tinggal nama, gedung saja nggak punya. Jadi, PTS yang ada tinggal yang benar-benar eksis. Sejak dulu saya minta kepada teman-teman agar dalam mengelola perguruan tinggi lebih memikirkan jangka panjang, agar tidak ditinggalkan masyarakat. Kalau PTS tidak dipercaya, lama-lama kan akan mati. Jumlah PTS meningkat, tapi jumlah mahasiswanya menurun. Mengapa? Jumlah lulusan SLTA kan meningkat? Jumlah lulusan SLTA tak bisa dipakai sebagai landasan untuk memprediksi jumlah mahasiswa. Karena kalau kita bicara potensi mahasiwa, bergantung kemampuan orangtua menyekolahkan putra-putrinya setelah lulus SLTA atau angka partisipasi kasar (APK)-nya. Sekarang APK kita masih 13 persen. Jadi, misalnya ada satu juta lulusan, hanya 13 ribu yang masuk perguruan tinggi. Apakah penurunan jumlah mahasiswa bukan disebabkan kualitas PTS? Saya kira, kalau bicara semata-mata kualitas PTS yang kurang bagus, nggak fair. Karena banyak PTS yang kualitasnya bagus, punya prasarana dan sarana bagus, dosennya yang guru besar dan doktor sudah banyak, alumninya sudah menyebar ke mana-mana, tapi tetap saja jumlah mahasiswanya menurun. Apakah karena PTN membuka jalur khusus? Salah satunya pasti itu, bukan kira-kira lagi. Pengaruh jalur khusus sangat signifikan. Sekarang terjadi euforia [di PTN]. Hampir semua program studi di PTN membuka program macam-macam dan jumlah mahasiswanya berlipat. Artinya penurunan jumlah mahasiswa PTS karena diambil oleh PTN? Sebelum pengumuman SPMB, saya bertemu beberapa rektor. Dari pembicaraan saya dengan rektor Undip --dan saya kira hampir semua rektor sama-- SPMB hanya menyeleksi 25-30 persen dari total mahasiswa yang diterima. Yang lainnya ngambil di luar itu. Bahkan sekarang walaupun SPMB sudah diumumkan, PTN masih buka jalur khusus. Saya lihat pengumuman di surat kabar ada yang tanggal 30 Agustus masih tes. Sehingga yang tadinya dalam tanda kutip adalah jatahnya PTS --karena kalau tak diterima SPMB otomatis ke PTS-- sekarang masih direkrut lewat jalur khusus. Sekarang juga kan semua IKIP menjadi universitas yang membuka program-program umum nonkeguruan. Itu juga luar biasa menerima mahasiswa barunya. IAIN juga sekarang menjadi UIN, yang juga membuka program-program umum. Saya protes itu itu sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi, setelah bicara, ketemu menteri dan dirjen untuk membicarakan masalah itu, tidak terjadi perubahan. Bahkan kecenderungannya PTN terus menambah jumlah mahasiswanya. Apa yang kira-kira terjadi bila terus begini? Kalau kita bicara secara teoretis, saya kira antara kualitas dan kuantitas itu ada trade off. Ada suatu proses berkebalikan. Artinya, kalau kita mementingkan kuantitas, kualitas dikalahkan. Kalau kita mementingkan kualitas, kuantitas yang dikalahkan. Oleh karena itu, saya kira sulit terbantahkan, dengan PTN menambah jumlah mahasiswa menjadi sangat banyak, saya punya keyakinan kualitas PTN akan turun. Pertama, karena seleksi mahasiswanya tak seketat dulu. Kedua, antara program reguler, ekstension, dan program yang lain terjadi tarik-menarik tenaga dosen sehingga pasti ada yang dikorbankan juga. Memang proses atau bukti terjadinya penurunan kualitas itu baru bisa dilihat dalam jangka panjang. Paling tidak setelah perguruan tinggi meluluskan lima angkatan baru bisa kelihatan. Sehingga semakin lama akan terbentuk generasi penerus yang kualitasnya berkurang. Seharusnya PTN dalam menerima mahasiswa baru harus betul-betul melihat kebutuhan bangsa itu apa sih, karena dia dibiayai negara. Kalau kita lihat sekarang, PTN banyak membuka program ilmu-ilmu sosial yang sebetulnya sudah jenuh dan di PTS pun sudah banyak. Kalau ilmu-ilmu sosial sudah banyak lulusannya, jangan dibuka besar-besaran dong. Apakah kalau PTN menyelenggarakan program studi yang lulusannya sudah banyak, artinya PTN mencetak banyak penganggur? Yaa, kira-kira begitulah. Karena kalau jumlah yang diluluskan sekian banyak, sementara yang dibutuhkan masyarakat tidak banyak, sisanya kan menganggur. Selama ini orang menilai PTN lebih baik dari PTS. Apakah sudah mulai ada pergeseran? Saya kira sudah mulai banyak orang-orang tua yang tak hanya melihat 'N' dan 'S'-nya, tapi melihat kualitas program studi perguruan tinggi bersangkutan. Walaupun jumlahnya memang belum terlalu banyak dibanding yang masih berpikir yang penting pokoknya diterima di 'N' itu berkualitas. Setelah ada 'jalur khusus', apakah biaya kuliah di PTS saat ini masih lebih mahal dibanding PTN? Untuk mahasiswa yang masuk PTN lewat SPMB masih murah. Tapi jumlahnya kan hanya sekitar 25-30 persen. Yang 70 persen masuk lewat jalur khusus otomatis mahal. Karena itu, sekarang ini stigma di masyarakat PTN itu mahal. Bahkan, kalau dirata-ratakan, biaya kuliah di PTN saat ini lebih mahal dibanding PTS. (run ) Read more! |
| Rabu, 10 Maret 2004 Trilogy of Governance (I) Corporate Governance Oleh: FA Alijoyo, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) E-mail: fcgi@republika.or.id, fcgi@fcgi.or.id homepage: www.fcgi.or.id, Faksimile:021-7983623 Sudah sering kita mendengar kata governance dalam berbagai kesempatan. Banyak istilah dan pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, dari kalangan akademis, birokrat sampai dengan praktisi bisnis. Misalnya, good public governance, good government governance, good nation governance, good corporate governance, good civil governance, dan lain sebagainya. Sebagian menggunakan istilah-istilah tersebut dengan tepat dan benar. Tetapi, sebagian lagi masih menggunakannya secara tumpang tindih. Artikel singkat ini tidak mengupas secara rinci satu persatu setiap istilah tersebut tetapi mengajak pembaca untuk memahami governance dari pendekatan sistem. Melalui pendekatan ini pemahaman tentang governance secara utuh tetap terjaga sewaktu kita berada pada tingkat analisis sub-sistemnya. Tiga elemen governance yang terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem negara adalah elemen penyelenggara negara, elemen pelaku bisnis, dan elemen masyarakat. Ketiga elemen tersebut dapat kita sebut sebagai suatu trilogi. Masing-masing memiliki karakter tersendiri tetapi ketiganya tidak akan mampu berdiri dan berkembang sendiri-sendiri. Mereka mengarah pada satu tujuan yaitu kehidupan yang lebih baik bagi setiap insan. Elemen penyelenggara negara Governance dari sudut penyelenggara negara diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks antarwarga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya (yang menghendaki agar hak dan kewajibannya terlaksana) dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ada tiga pilar atau kaki dari good government governance (atau good governance) ini, yaitu economic governance, political governance, dan administrative governance. Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan negara secara legitimate dan authoritative. Ini terdiri atas elemen legislatif, eksekutif, dan judikatif. Administrative governance adalah sistem implementasi kebijakan yang memungkinkan sektor publik berjalan secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka. Seringkali orang mengutip kata good government governance (good governance) tetapi sebenarnya mengacu pada pengertian sempit administrative governance. Itu dapat dimengerti karena elemen tersebut bersinggungan sangat erat dengan kehidupan bisnis dan masyarakat luas di mana komunitas bisnis dan masyarakat akan langsung merasakan dampaknya bila kebijakan sektor publik di suatu negara penuh dengan ketidak terbukaan, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Elemen pelaku bisnis Pelaku bisnis, yang berupa kumpulan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri barang dan jasa, memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sejalan dengan globalisasi -- di mana setiap perusahaan tidak kebal lagi terhadap batasan-batasan tradisional geografis dan negara -- tuntutan tanggung jawab perusahaan tidak lagi pada penciptaan keuntungan bagi pemilik modal saja. Tetapi meluas pada bagaimana perusahaan secara seimbang memberikan nilai tambah berkesinambungan bagi pemegang saham dan juga bagi kepentingan para stakeholder-nya. Governance dari sudut pihak pelaku bisnis atau sering disebut sebagai good corporate governance (GCG) diartikan secara lengkap sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan. Ini untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham. Namun, dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Mengapa GCG didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses? Sebagai struktur, GCG mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Sebagai sistem, GCG menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Sebagai proses, GCG memastikan tranparansi dalam proses perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya. Elemen masyarakat Governance dari sudut masyarakat kadang disebut societal governance atau society saja. Masyarakat atau society terdiri atas individual maupun kelompok (baik teroganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan komunitas bisnis yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan. Tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil (civil society organizations) yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Read more! |